Etalase Kesalehan di Ruang Muka
Baliho raksasa di perempatan jalan kota tidak lagi menawarkan janji politik yang masuk akal atau rekam jejak yang bisa diverifikasi. Alih-alih, kita disuguhi wajah seorang kandidat bupati dengan sorban melingkar tebal di leher, berlatar belakang gambar Ka'bah yang di-edit secara amatir, lengkap dengan kutipan ayat suci yang dipotong semena-mena agar pas dengan nomor urut pencoblosannya. Beberapa bulan lalu, birokrat ini terekam memaki bawahan dan memanipulasi tender proyek jalan kabupaten. Hari ini, ia mendadak pias dan menatap dari atas baliho layaknya seorang sufi yang baru saja turun dari khalwat di Jabal Nur.
Di tempat lain yang lebih domestik, sebuah merek kulkas dengan bangga memamerkan stiker "Sertifikasi Halal" di pintu bajanya. Ada klaim yang absurd di sana, seolah-olah mesin pendingin freon dan kompresor itu memiliki potensi diam-diam menyelinapkan DNA babi ke dalam botol air mineral atau sisa sayur asem dari makan malam kita. Atau mari kita melongok ke ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ruangan itu telah lama bermutasi menjadi panggung fashion show kesalehan dadakan. Koruptor yang merampok uang bantuan sosial atau dana infrastruktur tiba-tiba tampil mengenakan peci putih, menenteng tasbih, atau membalut rapat kepalanya dengan hijab panjang menjuntai saat vonis dibacakan.
Kita hidup di sebuah republik yang membanggakan diri sebagai salah satu lanskap demografi paling religius di dunia. Tempat ibadah berdiri megah menyundul langit di setiap tikungan perumahan, jalanan rutin macet oleh konvoi pengajian akbar, dan kuota antrean ibadah haji selalu penuh hingga puluhan tahun ke depan. Kita memproduksi kebisingan spiritual setiap hari. Namun, ironi terbesarnya membusuk tepat di bawah hidung kita: indeks persepsi korupsi kita meluncur bebas ke titik nadir, bersaing ketat dengan negara-negara gagal, sementara ketimpangan sosial terus melebar. Kesalehan mengapung sebagai buih di permukaan, sementara kebusukan predatoris bergemuruh tak tersentuh di dasar struktur masyarakat.
Karl Marx pernah membuat diagnosis klasik yang kini terasa agak keliru—atau setidaknya tidak lagi memadai—ketika ia menyebut agama sebagai "candu rakyat". Candu, setidaknya dalam konteks historisnya, memberikan efek penenang bagi kelas pekerja yang remuk dan putus asa oleh mesin industrialisasi kapitalisme yang brutal. Di Indonesia, agama tidak berfungsi sebagai penenang anestetik. Agama telah bermutasi menjadi mesin kapitalisme itu sendiri, sekaligus merangkap sebagai mesin pabrikasi suara pemilu. Ia bukan lagi urusan privat yang mengendap dalam hening sepertiga malam antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Iman telah ditarik paksa keluar dari mihrab, dilemparkan ke etalase pasar, dan dipakaikan jaket tim sukses.
Bursa Saham Kesucian
Apa yang sedang kita saksikan bukanlah kebangkitan spiritual massal, melainkan fenomena sekularisasi terbalik yang bekerja dengan cara membajak yang sakral. Teori sekularisasi usang di abad ke-20 berasumsi bahwa laju modernitas akan memukul mundur agama secara perlahan ke wilayah privat, atau bahkan menghilangkannya sama sekali dari ruang diskursus publik. Yang terjadi di negara kita justru sebaliknya: nalar pasar, birokrasi, dan ruang publik memeluk agama erat-erat, meremasnya, lalu mencekiknya hingga esensi etisnya mati, menyisakan cangkang simboliknya saja untuk diperdagangkan.
Sosiolog Peter L. Berger pernah membedah bagaimana dunia modern menciptakan "pasar agama", tempat berbagai sistem kepercayaan bersaing mencari pengikut. Namun, kita telah melangkah lebih jauh dan lebih sinis dari sekadar pasar konvensional; kita mendirikan bursa saham komodifikasi kesucian. Simbol-simbol ketuhanan dipinjam untuk mengurus hal-hal paling profan: meraup simpati demografi mayoritas dan mendongkrak margin laba kuartalan korporasi. Agama direduksi fungsi operasionalnya menjadi sekadar identity marker—sebuah lencana seragam untuk menunjukkan "aku bagian dari kelompok mayoritas yang sah"—dan bukan lagi bertindak sebagai kompas moral yang memandu integritas personal.
Ketika agama hanya menjadi identitas kelompok, kedalaman filosofis dan tuntutan asketisnya menguap. Yang tersisa hanyalah kepatuhan koreografis. Orang lebih cemas memikirkan apakah celananya mengatung di atas mata kaki atau apakah label di kemasan makanannya punya logo halal yang resmi, ketimbang memikirkan apakah uang yang ia gunakan untuk membeli pakaian dan makanan itu berasal dari upah yang adil atau dari manipulasi pajak. Nalar kritis dimatikan oleh jargon-jargon keselamatan akhirat, sementara di dunia nyata, ketidakadilan struktural dibiarkan berjalan tanpa ada perlawanan profetik.
Teologi AdSense dan Keresahan Kelas Menengah
Mari kita bedah lanskap industri kiwari untuk melihat bagaimana komodifikasi ini beroperasi di urat nadi ekonomi. Fenomena pariwisata halal, kosmetik halal, perbankan syariah, hingga perumahan "islami" (yang seringkali berakhir dengan sengketa lahan atau penipuan) bermunculan bukan dari kebangkitan kesadaran fikih yang mendalam. Ekosistem ini meledak dari pembacaan cerdik para analis pemasaran terhadap anxiety (kecemasan) psikologis kelas menengah urban.
Kelas menengah ini adalah produk dari modernisasi: mereka punya daya beli, mereka menikmati gaya hidup hedonistik kapitalisme, tetapi mereka secara kultural terjebak dalam rasa bersalah teologis karena merasa menjauh dari tradisi. Pasar kemudian datang sebagai juru selamat yang paling pragmatis. Korporasi menawarkan produk yang memungkinkan kelas menengah ini untuk tetap rakus dan konsumtif, namun tanpa harus merasa berdosa. "Hijrah" bertransformasi dari sebuah konsep eksodus spiritual yang berat dan penuh pengorbanan, menjadi sekadar pergantian wardrobe dan gaya hidup estetis yang menuntut konsumsi mode baru yang tidak kalah mahalnya. Sertifikat syariah bergeser dari jaminan kepatuhan etis menjadi sekadar alat branding untuk memenangkan kompetisi di rak minimarket.
Di ranah ekosistem digital, transformasinya jauh lebih banal. Perubahan status dari penceramah agama menjadi influencer adalah keniscayaan yang didikte oleh algoritma platform. Mimbar suci diganti dengan studio podcast yang dipenuhi lampu neon, dan kedalaman tafsir teks klasik dikorbankan demi soundbite berdurasi enam puluh detik yang shareable di TikTok dan Instagram. Keberhasilan dakwah tidak lagi diukur dari transformasi perilaku sosial jemaahnya, apalagi dari pembelaan terhadap kaum mustadafin (yang tertindas). Metrik keberhasilan ustaz hari ini adalah engagement rate, jumlah subscribers, dan konversi adsense.
Ketika seorang pemuka agama sibuk melakukan konten unboxing mobil mewah asal Eropa atau memamerkan saldo rekening yang menggendut dengan narasi "rezeki anak saleh", batas antara teologi kemakmuran dan keserakahan yang telanjang menjadi sangat kabur. Mereka mengajarkan bahwa kekayaan materi adalah bukti langsung dari rida Tuhan, sebuah narasi yang sangat memanjakan telinga para pemodal, sambil secara diam-diam menyalahkan orang miskin atas kemiskinannya sendiri—karena diasumsikan kurang berdoa atau kurang bersedekah. Ini bukan lagi penyebaran ajaran nabi, ini adalah kapitalisme yang dipakaikan jubah.
Skandal biro perjalanan umrah seperti First Travel atau Abu Tours beberapa tahun lalu seharusnya menjadi monumen abadi atas kebusukan komodifikasi ini. Puluhan ribu calon jemaah kelas bawah, yang menabung bertahun-tahun dari hasil bertani atau berdagang asongan, ditipu mentah-mentah. Uang mereka, yang dikumpulkan dengan cucuran keringat dan niat suci menuju Baitullah, justru disedot untuk membiayai gaya hidup mewah para pemilik biro perjalanan—termasuk membiayai fashion show desainer baju muslim di luar negeri. Ini adalah skema Ponzi yang menggunakan surga sebagai brosur investasi. Namun tragisnya, kita tidak pernah belajar. Industri ini tetap subur, karena di negeri ini, mempertanyakan sesuatu yang dibungkus dengan bahasa Arab seringkali dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan beragama.
Menyewa Tuhan untuk Tahun Politik
Jika di ranah ekonomi agama dijadikan mesin kasir, di panggung politik situasinya jauh lebih vulgar dan manipulatif. Tuhan secara harfiah dipinjamkan kursi di dalam struktur tim sukses pemenangan.
Menjelang tahun-tahun politik, ibadah umrah tiba-tiba kehilangan sifat asketisnya dan berubah fungsi menjadi konferensi pers berbiaya mahal. Para politisi yang selama empat tahun sebelumnya asyik mengesahkan undang-undang yang merugikan buruh atau menyetujui izin tambang yang menggusur tanah adat, berbondong-bondong terbang ke Makkah. Mereka membawa fotografer profesional—tentu bukan untuk memotret keagungan masjid, melainkan untuk merekam wajah mereka sendiri yang sedang menengadahkan tangan dan menangis di depan Ka'bah. Foto-foto high resolution itu kemudian didistribusikan ke ribuan grup WhatsApp kampanye sebagai bukti "kesucian" niat sang kandidat. Tuhan dipaksa menjadi penjamin kredit (guarantor) atas tokoh-tokoh yang rekam jejak publiknya berlumuran intrik oligarki.
Yang lebih memuakkan adalah fungsi ganda agama dalam politik praktis kita: ia bertindak sebagai senjata serang sekaligus perisai anti-peluru. Ketika seorang penguasa atau kandidat yang didukung mesin keagamaan formal mengeluarkan kebijakan yang merusak lingkungan atau merampok hak warga, setiap kritik rasional terhadap kebijakan tersebut akan segera di-framing ulang oleh barisan pendengung (buzzer) dan ulama partisan sebagai "serangan terhadap Islam" atau "kriminalisasi ulama".
Pasal penodaan agama selalu disiagakan seperti pedang Damocles, siap ditebaskan kepada siapa saja yang berani mempertanyakan narasi dominan kelompok mayoritas. Kritik struktural dibelokkan menjadi konflik sektarian. Dalam ekosistem yang beracun ini, radikalisme tumbuh subur bukan karena orang terlalu dalam mempelajari agama, melainkan justru karena kedangkalan yang luar biasa. Hanya mereka yang tidak memahami esensi cinta kasih dan keadilan dalam teologi yang merasa butuh berteriak paling keras, merazia tempat makan di siang bolong, atau menggunakan kekerasan fisik untuk membuktikan eksistensi keimanannya kepada dunia luar. Mereka tidak sedang membela Tuhan; mereka sedang membela ego kolektif dan inferioritas intelektual mereka sendiri.
Menyembah Hasrat dengan Jubah Suci
Pada akhirnya, kita harus berani menatap cermin sejarah dan mengakui kebangkrutan moral ini. Ketika Tuhan secara rutin didemosi fungsinya menjadi tenaga pemasaran, juru kampanye politik, dan pelindung para kleptokrat, kita sebenarnya sudah lama berhenti menyembah-Nya.
Penyembahan yang sejati telah bergeser. Kita sedang menyembah hasrat kita sendiri—hasrat akan kekuasaan yang tak terbatas, hasrat akan akumulasi modal yang brutal, dan hasrat untuk mendominasi kelompok lain. Jubah suci, kutipan kitab, dan ritual yang gegap gempita itu hanyalah tata rias untuk menutupi kerakusan yang terlampau purba.
Kita mungkin bisa mengklaim kesuksesan dalam membangun ribuan masjid beratap emas, mencetak jutaan produk berstempel syariah, dan menertibkan cara berpakaian satu negara. Namun, masyarakat macam apa yang sebenarnya sedang kita rintis dari manipulasi massal ini? Kita sedang membesarkan sebuah bangsa yang lidahnya sangat fasih melafalkan doa pembuka pintu rezeki, namun telinganya tiba-tiba tuli permanen ketika tetangganya merintih kelaparan, dan matanya buta ketika tanah adat di pulau-pulau luar dirampas oleh korporasi yang menyokong partai-partai beraliran agamis. Jika komodifikasi ini terus berlanjut tanpa ada disrupsi kewarasan, apakah kita berani memastikan bahwa di masa depan kelak, surga tidak akan diprivatisasi oleh konsorsium politisi dan taipan yang paling banyak membelikan seragam pengajian menjelang masa tenang pemilu?