Balada Baliho dan Tulang Punggung
Matahari belum sepenuhnya menguapkan embun, tapi puluhan ribu punggung sudah membungkuk, berjejalan di peron stasiun, menyerahkan sisa-sisa martabat mereka pada jadwal KRL yang kerap kehabisan napas. Di atas stasiun yang berdesakan itu, sebuah baliho raksasa menatap kerumunan dengan senyum plastik seorang model Kaukasia: "Premium Living: Selangkah dari Pusat Bisnis! DP Cuma 10%!" Kata 'selangkah' dalam kamus pengembang properti tentu saja adalah lisensi puitis untuk jarak tempuh dua setengah jam menembus kemacetan, ditambah tiga kali pergantian moda transportasi. Baliho itu bukan sedang menawarkan tempat tinggal; baliho itu sedang mengejek.
Ada kebrutalan yang sunyi dalam pemandangan harian ini. Jutaan manusia mengalir dari pinggiran—dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, hingga Maja—untuk memutar roda ekonomi sebuah kota yang secara sistematis menolak mereka sebagai penghuni. Mereka adalah mesin biologis yang disewa dari pukul delapan pagi hingga lima sore, lalu diusir keluar sebelum matahari terbenam karena tanah tempat mereka berdiri terlalu mahal untuk ditinggali. Di sinilah letak lelucon paling gelap dari tata ruang kita: mereka yang membangun, membersihkan, dan menjaga denyut nadi kota, adalah mereka yang pertama kali dieksklusi dari peta.
Dongeng Moral Sang Perencana Keuangan
Para birokrat dan influencer perencana keuangan gemar memproduksi satu narasi yang terus-menerus didaur ulang di layar televisi: generasi muda terancam menjadi gelandangan karena mereka kurang keras menabung. Kredo yang disodorkan sungguh sederhana, seolah masalah struktural bisa diselesaikan dengan kalkulator anak SD. Berhentilah membeli es kopi susu gula aren, batalkan langganan Netflix, kurangi healing ke Bali, maka niscaya kunci rumah idaman akan turun dari langit. Ini adalah dongeng moral paling malas yang pernah diproduksi oleh rezim ekonomi mana pun.
Mari kita letakkan mitos itu di atas altar rasionalitas dan membedahnya dengan angka. Rasio harga rumah terhadap pendapatan (property price-to-income ratio) di kota-kota besar Indonesia telah merobek batas akal sehat. Bank Dunia menetapkan bahwa perumahan dianggap terjangkau jika rasionya berada di angka 3.0—artinya harga rumah setara dengan tiga tahun total pendapatan kotor rumah tangga. Di Jakarta, Bandung, dan sekitarnya, rasio ini sudah lama melampaui angka 15, bahkan menyentuh 20 untuk kelas pekerja dengan UMR. Artinya, seorang pekerja muda harus menabung seluruh gajinya—tanpa makan, tanpa ongkos, tanpa bernapas—selama 20 tahun hanya untuk membeli sekotak beton berlapis cat murah.
Di Kuala Lumpur atau Bangkok, intervensi negara dalam mengontrol harga tanah masih menyisakan ruang bernapas bagi kelas menengah. Di sini, pasar dibiarkan menjadi gladiator yang saling memangsa. Menuduh gaya hidup sebagai biang kerok ketidakmampuan membeli rumah adalah sebuah penipuan analitis. Kau tidak bisa menyelesaikan krisis yang diciptakan oleh kapitalisme kasino hanya dengan puasa minum kopi.
Monumen Kosong dan Angka Kertas
Kontradiksi ini semakin tajam jika kita memutar pandangan ke pusat kota. Di satu sisi, data Susenas terus menampar wajah pemerintah dengan angka backlog perumahan yang persisten di kisaran 12 juta unit. Ada 12 juta keluarga yang mengantre untuk hak dasar berupa atap dan dinding. Namun di sisi lain, lihatlah menara-menara apartemen mewah dan kompleks perumahan eksklusif di jantung kota yang gulita di malam hari. Tingkat hunian (occupancy rate) di banyak apartemen premium ibukota seringkali berdarah-darah, kosong melompong bagai nisan-nisan kaca raksasa di atas kuburan nalar sehat.
Mengapa ada jutaan unit kosong berdampingan dengan belasan juta manusia yang tak punya rumah? Karena dalam tata bahasa ekonomi kita hari ini, rumah telah kehilangan fungsi ontologisnya sebagai tempat bernaung (use value), dan sepenuhnya bertransformasi menjadi instrumen finansial (exchange value).
Rumah-rumah dan apartemen mewah itu tidak dibangun untuk ditinggali. Mereka dibangun untuk menjadi brankas penyimpanan modal bagi kelas atas. Mereka adalah alat hedging (lindung nilai) terhadap inflasi, portofolio investasi, tempat parkir uang berlebih yang tidak tahu harus lari ke mana lagi. Pengembang tidak peduli apakah unit itu ada penghuninya atau tidak, selama unit itu "terjual" di atas kertas dan mendongkrak valuasi saham perusahaan mereka. Ketika properti dirancang untuk investor dan bukan untuk penghuni, maka harga tidak lagi ditentukan oleh daya beli warga lokal, melainkan oleh selera spekulan. Ini bukan kegagalan pasar. Ini adalah pasar yang bekerja tepat seperti yang didesain: melayani akumulasi modal, bukan kebutuhan manusia.
Hak Atas Kota yang Dirampas
Lebih dari setengah abad lalu, filsuf Prancis Henri Lefebvre menawarkan sebuah kerangka yang tajam untuk membaca kebrutalan ini lewat konsep Le Droit à la ville—Hak Atas Kota. Bagi Lefebvre, kota bukanlah sekadar teater pasif tempat aktivitas ekonomi terjadi. Kota adalah karya kolektif, sebuah produksi sosial yang terus-menerus diciptakan oleh mereka yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, setiap warga berhak untuk mendiami kota, membentuk ruangnya, dan berpartisipasi dalam setiap keputusannya.
Namun, kapitalisme finansial telah merampas hak tersebut dan menggantinya dengan keadilan spasial (spatial justice) yang bengkok. Ruang kota hari ini dipartisi, dipagari, dan divaluasi semata-mata berdasarkan kapital. Mereka yang memiliki modal berhak atas pusat kota, infrastruktur prima, taman yang terawat, dan udara yang lebih bersih. Sementara mereka yang hanya memiliki tenaga kerja harus menerima kenyataan sebagai eksil di negerinya sendiri.
Proses eksklusi ini tidak terjadi secara kebetulan. Ada operasi sistemik yang bekerja. Tanah di pusat kota disapu bersih dari perkampungan warga lewat dalih "penataan" dan "normalisasi", lalu di atasnya didirikan menara-menara komersial yang mengisolasi diri dari lingkungan sekitarnya. Penggusuran bukan sekadar soal merapikan kota dari kekumuhan; ia adalah transfer kekayaan ruang dari warga miskin ke korporasi raksasa. Kota diubah menjadi mesin raksasa penghasil rente, dan dalam mesin itu, kelas pekerja pekerja hanyalah sekrup yang bisa diganti dan dibuang kapan saja.
Eksil Bersubsidi
Negara tentu saja tidak diam. Mereka memproduksi ilusi kepedulian. Muncullah seremonial pengguntingan pita untuk Program Sejuta Rumah dan skema KPR subsidi seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Secara retorika, ini terdengar seperti kemenangan bagi rakyat jelata. Secara realita, ini adalah subsidi terselubung untuk industri properti dan industri otomotif.
Mari kita periksa geografinya. Di mana rumah-rumah subsidi ini dibangun? Mereka didirikan di pinggiran yang paling luar, di perbatasan kabupaten yang infrastruktur transportasinya belum lahir, di atas tanah-tanah marjinal yang tidak punya nilai jual jika tidak disulap menjadi perumahan murah. Dengan dalih "menyediakan rumah terjangkau", negara secara efektif menormalisasi pengusiran kelas pekerja menjauh dari pusat ekonomi.
Apa arti dari cicilan murah satu juta rupiah per bulan, jika penghuninya harus mengalokasikan dua juta rupiah ekstra untuk biaya transportasi dan kehilangan empat jam usianya setiap hari di jalan raya? Keadilan macam apa yang mensyaratkan warganya untuk menyerahkan waktu tidur, waktu bermain dengan anak, dan kesehatan mentalnya demi mencicil sekotak rumah yang dinding batakonya retak sebelum lunas? Rumah subsidi pada akhirnya bukanlah solusi perumahan; ia adalah kompensasi minimum agar kelas pekerja tidak memberontak, sembari tetap memastikan pengembang kelas menengah-bawah mendapatkan marjin keuntungannya.
Bermain di pasar properti Indonesia hari ini persis seperti bermain Monopoli, tetapi kau baru bergabung ketika permainan sudah berjalan tiga jam. Seluruh papan permainan—mulai dari Sudirman hingga Kuningan, dari Pondok Indah hingga Menteng—sudah dibeli, dibangun hotel, dan dipasangi tarif sewa selangit oleh pemain-pemain lama. Kau hanya diberi dadu, disuruh berputar mengelilingi papan, dan perlahan-lahan menyerahkan seluruh uang gajimu hanya untuk biaya numpang lewat. Dan ketika kau akhirnya bangkrut, mereka akan menepuk pundakmu dan berkata, "Kau kurang cerdas berinvestasi."
Harga rumah yang di luar nalar ini bukanlah anomali yang butuh dikoreksi dengan tips finansial murahan. Ini adalah hasil akhir dari sebuah desain ekonomi politik yang melihat ruang sebagai komoditas absolut. Selama tanah tidak dikendalikan oleh negara untuk kepentingan publik, selama pajak properti progresif untuk unit kosong tidak pernah berani disahkan, dan selama kebijakan tata ruang dikendalikan oleh lobi-lobi pengembang raksasa, krisis ini akan terus membusuk.
Terimalah kenyataan ini: kota yang kau bangun dengan keringatmu, kota yang jalanannya kau aspal dan gedung-gedungnya kau bersihkan, tidak memiliki tempat untukmu. Kau ditakdirkan untuk menyewa seumur hidup, membayar cicilan KPR orang lain melalui uang sewamu, atau diusir perlahan ke ujung peta tempat aspal tak lagi menyentuh jalanan. Rumah-rumah berkilau di brosur itu memang nyata, atapnya memang kokoh, dindingnya memang tebal. Tapi ia bukan untukmu. Ia tidak akan pernah menjadi milikmu.